Kepala Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kepemimpinan Kepala Sekolah
a. Pengertian Kepemimpinan Kepala Sekolah
Kata kepemimpinan mempunyai dua pengertian, yaitu kata kepemimpinan menerangkan sifat atau ciri-ciri bagaiamana mengatur, mempengaruhi seseorang.
Pengertiaan kepemimpinan mempunyai sifat yang universal artinya berlaku Dan terdapat diberbagia temapt Dan kegiatan hidup manusia, baik dalam bidang social kemasyarakatan, pendidikan politik Dan lain-lain. Dengan demikian maka sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang pengertian kepemimpinan kepala sekolah, terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian kepemimpinan secara umum.
Secara etimologi kepemimpinan atau yang disebut dengan leadership adalah kekuatan untuk memimpin. Sedangkan menurut terminology kata kepemimpinan ini telah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli pendidikan antara lain:
a. Soekarno Indrafachrudi memberikan definisi kepemimpinan adalah:
“Kepemimpinan berarti kemampuan, Dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong mengajak, menuntun, menggerakkan Dan aklau perlu memaksa orang lain untuk menerima pengaruh itu selanjutnya, serta berbuat sesuatu maksud dengan tujuan tujuan tertentu”.
Dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa dalam pengertian kepemimpinan mengandung unsur-unsur:
1. orang-orang yang dapat mempengaruhi disatu pihak
2. orang-orang yang dapat pengaruh dipihak lain
3. Adanya maksud Dan tujuan
b. Sedangkan menurut soerjono soekamto yang dimaksud kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain itu yang dipimpin, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin.(Soekamto,1999:32)
Dari defenisi diatas dapat dipahaami bahwa dalam kepemimpinan mengandung unsur:
1. Pemimpin adalah orang yang dapat mempengaruhi orang lain
2. Terpemimpin adalah yang dipengaruhi
3. Adanya tujuan yang hendak dicapai bersama.
Jadi dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa ynag dimaksud dengan kepemimpinan adalah: kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengkoordinir Dan menggerakkan orang lain untuk bertingkah laku mencapai tujuan bersama.
Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sutisno (1993) merumuskan kepemimpinan sebagai “ proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu”. Sementara Soepardi (1988) mendefenisikan kepemimpinan sebagai “ kemmapuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, menyuruh ,memerintah, melarang Dan bahkan menghukum (kalau perlu), serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif Dan efesien”. Hal teresebut mneunjukkan bahwa kepemimpinan sedikitnya mencaakup tiga hala ynag asaling berhubungan, yaitu adanya pemimpin Dan karakteristiknya: adanya pengikut, serta adanya sutuasi kelompok tempat pemimpin Dan pengikut berinteraksi.
Dalam lingkungan organisasi, kepemimpinan terjadi melalui dua bentuk, yaitu kepemimpinan formal (formal leardership) Dan kepemimpinan informal (informal leadership). Kepemimpinan formal tejadi apabila di lingkungan organisasi jabatan otoritas formal dalam organisasi tersebut diisi oleh orang-orang ynag ditunjuk atau dipilih melalui proses seleksi. Sedang kepemimpinan informal terjadi dimana kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi diisi oleh orang-orang yang muncul Dan berpengaruh terhadap orang lain karena kecakapan khusus atau berbagai sumber yang dimilikinya dirasakan mampu memecahkan persolan organisasi serta memenuhi kebutuhan dari anggota organisasi yang bersangkutan.(Schermerhorn, John)
Berdasarkan rumusan Schermerhorn tersebut, pengertian orang-orang yang ditunjuk atau dipilih melalui proses berarti bahwa untuk mengisi jabatan kepemimpinan formal harus dilaksanakan melalui proses yang didasarkan atas criteria-kriteria tertentu yang menjadi bahan pertimbangan, seperti: latar belakang pengalaman atau pendidikan, pangkat, usia Dan integritas atau harga diri. Dalam kepemimpinan formal dengan jelas dapat pula dilihat tugas Dan tanggung jawab, masa jabatan, pembinaan karier Dan sebagainya.
Kepala sekolah adalahjabatan pemimpin yang tidak bias diisi oleh orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang akan diangkat menjadi kepala sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan-persyaratan tertentu seperti: latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, pangkat Dan integritas.

b. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah
Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Menurut Thoha (1995) gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Dalam hal ini usaha menselaraskan persepsi diantara orang yang akan mempengaruhi perilaku dengan yang akan dipenagrahi menjadi amat penting kedudukannya. Untuk memahami gaya kepemimpinan, sedikitnya dapat dikaji dari tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan sifat, perilaku, Dan situasional.

c. Tipe-tipe Kepemimpinan Kepala Sekolah
Berdasarkan konsep, sifat, sikap Dan cara-cara pemimpin dalam melaksanakan Dan mengembangankan kepemimpinan dalam lingkungan kerja yang dipimpinnya, maka dapatlah dikalsifikasikan kepemimimpian kepala sekolah ada tiga pokok kepemimpinan, yaitu: tipe otoriter, tipe laissez faire Dan tipe demokratis. (Purwanto, 48)


d. Kepemimpinan Kepala Sekolah Yang Efektif
Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan yang akan menentukan bagaiamana tujuan-tujuan sekolah Dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehubungan dengan manajemen berbasis sekolah (MBS), kepala sekolah dituntut untuk senantiasa menungkatkan efektifitas kenerja. Dengan begitu, MBS sebagai paradigma baru pendidikan dapat memberikan hasil yang memuaskan.
Kinerja kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan MBS adalah segala upaya yang dilakukan Dan hasil yang dapat dicapai oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif Dan efisien. Sehubungan dengan itu, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat dilihat berdasarkan kriteria berikut:
1. Mampu memberdayakan guru-guru ubtuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar Dan produktif
2. Dapat menyelesaikan tugas Dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah Dan pendidikan.
4. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan kedewasaan guru Dan pegawai lain di sekolah.
5. Bekerja dengan tim manajemen, serta
6. Berhasil mewujudkan tujuan sekolaah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
B. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah
a. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah
Sebelum penulis memaparkan pengertian manajemen berbasis sekolah, pembahasan dimulai dengan pengertian manajemen sekolah, hal ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami konsep Manajamen Berbasis Sekolah (MBS) secara utuh.
Gaffar (1989) mengemukakan bahwa manajamen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematik, sistemik Dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang.
Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “School-based management”. Istilah ini pertama kali muncul di Aamerika serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan Dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan, ynag memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan Pendidikan Nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya Dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibtab masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, Dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Dalam pada itu kebijakan pendidikan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula dilakukan oleh sekolah. Pada system MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali,mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan Dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.
MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan ynag menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajamen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok ynag terkait dan meningkatkan pemahaman mayarakat terhadap pendidikan. Sejalan dengan jiwa dan semangat sekolah juga berperan dalam menampung consensus umum ynag meyakini bahwa sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang memiliki akses paling baik terhadap pelaksanaan kebijakan, dan yang terkena akibat-akibat dari kebijakna tersebut.
Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektifitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan berikut:
1. kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, oranag tua, dan guru.
2. bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya local
3. efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah,moral guru dan iklim sekolah
4. adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajamen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan (Fattah, 2000)
b. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah
MBS yang ditawarkan sebagai bentuk opera sional desentralisasi pendidikan akan memberikan wawasan baru terhadap system yang sedang berjalan selama ini. Hal ini diharapakan dapat membawa dampak tehadap peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja sekolah, dengan menyedikan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sekolah sestempat.
Karakteristik MBS bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya dan administrasi. Sejalan dengan itu, Saud (2002) berdasrakan pelaksanaan di Negara maju mengemukakan bahwa karakteristik dasra MBS adalah pemberian otonomi ynag luas kepada sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis dan professional, serta adanya team work yang tinggi dan professional.
1. Pemberian otonomi luas kepada sekolah
MBS memberikan otonomi luas kepada sekolah, diserati sepewrangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuia dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih memberdayakan tenaga kependidikan guru agar lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya mengajar. Dealam apada itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan program-program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta runtutan masyarakat. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, sekolah juga diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan. Melalui otonomi ynag luas, sekolah dapat meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dengan menawarkan pertisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan keputusan ynag diambil secara proporsional dan professional.
2. Partisipasi masyarakat dan orang tua
Dalam MBS pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program ynag dapat meningkatkan kualitas sekolah. Masyarakat dan orang tua menjalin klerja asama untuk membantu sekolah sebagai nara sumber berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kulaitas pembelajaran.
3. Kepemimpinan yang demokratis dan professional
Dalam MBS, pelaksanaan program-progaram sekolah didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan professional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana inti prpgram sekolah merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas professional. Kepala sekolah adalah manajer pendidikan professional yang direkrut komite sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasrakan kebijakan yang ditetapkan. Guru-guru ynag direkrut oleh sekolah adalah pendidik yang profesionala dalam bidangnya masing-masing, sehingga mereka bekerja berdasarkan pola kinerja professional yang disepakati bersama untuk memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didik. Dalam proses pengambilan keputusan, kepala sekolah mnegimplementasikan proses Bottom up secara demokratis, sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap keputusan ynag diambil beserta pelaksanaannya.
4. Team work yang kompak dan transparan
Dalam MBS, keberhasilan program-program sekolah didukung oleh kinerja team work yang kompak dan transparan dari berbagai pihak ynag terlibat dalam pendidikan di sekolah. Dalam dewan pendidikan dan komite sekolah misalnya, pihak-pihka yang terlibat bekerja sama secara harmonis sesuia dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan suatu “sekolah sekolah yang dapat dibanggakan” oleh semua pihak. Mereka tidak saling menunjukkan kuasa atau paling bnerjasa, tetapi masing-masing mmeberi kontribusi terhadap upaya peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara kaffah. Dalam pelaksanann program misalnya, pihak-pihak terkait bekerja sama secara professional untuk mencapai tujuan-tujuan atau target yang disepakati bersama. Dengan demikian, keberhasilan MBS merupakan hasil sinergi (synergistic effect) dari kolaborasi team yang kompak dan transparan.
Dalam konsep MBS kekuasaan yang dimiliki sekolah mencakup pengambilan keputusan tentang manajmen kurikulum dan pembelajaran; rektutmen dan manajamen tenaga kependidikan serta manajemen keungan sekolah. (Mulyasa, 2004: 38)
c. Komponen-komponen Manajemen Berbasis Sekolah
Hal yang paling penting dalam implementasi Manajamen Berbasis Sekolah adalah manajamen tehadap komponen-komponen sekolah ynag harus dikelola dengan baik dalam rangka MBS, yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, saran dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan.
1. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran
Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran merupakan bagian dari MBS. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaranmencakup kegiatan perencanan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum perencanaan dan pemgembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pad atingkat pusat. Karena itu level sekolah yang paling penting adala bagiamana merealissaikan dan menyesuikan kurikulum tersebut dengan kegiatn pembelajran. Disamping itu, sekolah juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan local sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.
Kurikulum muatan local pad ahakekatnya merupakan perwujudan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) ynag berbunyi “pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasrakan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan cirri khas satuan pendidikan”. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, muatan local telah dijadikan strategi pokok untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan ynag relevan dengan kebutuhan local dan sejauh mungkin melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan kurikulum muatan local setiap sekolah diharapkan mampu mnegembnagkan program pendidikan tertentu ynag sesuai denagn keadaan dan tuntutan lingkungannya.
Sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum nasionla maupun muatan local, yang diwujudkan melalui proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler dan intruksional. Agar proses belajar mengjara dapat dilkasanakan secra efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan kegiatan manajmen program pengajaran. Manajamen atau administrasi pengajaran adalah keseluiruhan proses peyelenggaraan kegiatan di bidang pengajaran ynag bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran terlaksaan secara efisien dan efektif.
Manajer sekolah diharapkan dapat mmebimbiung dan mengarahkan pengembnagan kurikulum dan program pengajaran serta melakukan poengawasan dalam pelksanannya. Dalam proses pengembangan program sekolah, manajer hendaknya tidak membatasi diri pada pendidikan dalam arti sempit, ia harus menghubungkan program-program sekolah dengan seluruh kehidupan peserta didik dan kebutuhan lingkunagn.
Kepala sekolah merupakan seorang manajer di sekolah. Ia harus bertanggung jawab terhadapa perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah. Untuk kpentingan tersebut, sedikitny ada empat langkah yang harus dilakukan yaitu menilai kesesuian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan murid, mneingkatkan perencanaan program, memilih dan lekasanakan program, serta menilai perubahan program.
Untuk menjamin efektifitas pengembangan kurikulum Dan program pengajaran dalam MBS, kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama denagan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secraa lebih rinci Dan operasional ke cdalam program tahunan, catur wulan Dan bulanan. Adapun program mingguan atau program satuan pelajaran, wajib dikembangkan guru sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar.
2. Management Tenaga Kependidikan
Keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga kependidikan ynag tersedia di sekolah. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan mneingkatkan prilaku manusia di tempat kerja melalui aplikasi konsep dan teknik manajmen personalia modern.
Manajamen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mandayagunakn tenaga kependidikan secvara efektif dan efisien untuk mencapai hasil ynag optimal, namun tetapa dalam kondisi ynag menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang jharus dilaksankana pimpinan adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personalia guna menapai tujuan system, membantu anggota mencapai posisi dan standar prilaku, memaksimalkan perkembangan karier tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.
Manajamen tenaga kependidikan (guru dan personil) mnecakup; (1) perencanaan pegawai, (2) pengadan pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, dan (7) penilaian pegawai. Semua itu perlu dilakukan denagn benar agra apa yang diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat elaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.
Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kulaitasnya. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebuthan, dilakukan kegiatan recruitment yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap. Untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan seleksi, melalui ujian lesan, tulisan, dan praktek. Namun adakalnya, pada csuatu organisasi, pengadaan pegawai dapat didatangkan secara intern atau dari dalam organisasi saja, apakah melalaui promosi atua mutasi. Hal tersebut dilakukan apabila formasi yang kosong sedikit, sementara pada bagian lain ada kelebihan pegawai atau memang sudah dipersiapkan.
Setelah diperoleh dan ditentukan calon pegawai yang akan diterima, selanjutnya adalah mengusahakan supaya calon pegawai tersebut menjadi naggota organisasi ynag sah sehingga mmepunyai hak dan kewajiban sebagai anggota organisasi atau lembaga. Di Indonesia, untuk pegawai negeri sipil, promosi atau pengangkatan pertama biasanya diangkt sebagai calon PNS denagan masa percobaan satu atau dua tahun, kemudian ia menghikuti latihan penjabatan dan setelah lulus diangkat menjadi pegawai negeri sipil penuh. Setelah pengangkatan pegawai, kegiatan berikutnya dalah penempatan atau penugasan. Dalam penempatan atau penugasan ini diusahakan adanya kongruensi yang tinggi anatara tugas ayang menjadi tanggung jawab pegawai denagan karaklteristik pegawai. Untuk mencapai tngjat kongruensi ynag tinggi dan mmebnatu personil supaya benar-benar siap nsecara fisik dan mental untuk melkasanakan tugas-tugasnya, perlu dilakukan fungsi orientasi, baik sebelum atau sesudah penempatan.
Pemeberhatian pegawai merupakan fungsi personlaia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Untuk selanjutnya masing-masing pihak terikat dalam perjanjian dan ketentuan sebagai bekas pegawai dan bekas lembaga tempat kerja. Dalam kaitannnya dengan tenaga kependiodikan di sekolah, khususnya pegawai negeri sipil, sebab-sebaba pemberhentian pegawai ini dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis (1) pemberhentian atas permihonann sendiri, (2) pemberhnetian oleh dinas atau pemerintah, (3) pemberhentian sebaab-sebab lain.
Untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dikemukakan, diperlukan system penilaian pegawai secara objelktif dan akurat. Penilaian tenaga kpendidikan ini difokuskan pada prestasi individu dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah. Penilaian ini tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi juag bagi para pegawai itu sendiri. Bagi oara pegawai, penilaian berguna sebagai umpan balik berbagai hal, seperti kemampuan, keletihan, kekurangan, potensi yang ada pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karier. Bagi sekolah, hasil penilaian prestasi kerja tenaga kpendidikan sangat penting dalam pengambilan keputusan berbagai hal, seperti identifiksai kebutuhan program sekolah, penerimaan, pemilihan, pengenalan, penenpatan, dan aspek lain dari keseluruhan prosese efektif sumber daya manusia.
Tugas kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajamen tenaga kependidikan bukanlah pekerjaan ynag mudah Karena tidak hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi juga tujuan tenaga kependidikan (guru dan pegawai) secara pribadi. Karena itu, kepala sekolah dituntut untuk mengerjakan instrument penelolaan tenaga kependidikan seperti daftar absensi, daftar urur kepangkatan, daftar riwayat hidup, daftar riwayat pekerjaan dan kondite pegawai untuk mmebnatu kelancaran MBS di sekolah yang dipimpinnya.
3. Manajemen Kesiswaan
Manajemen kesiswanaan atau manajemen kenuridan (peserta didik) merupakan salah astu bidang opersaional MBS. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan denagan peserta didik mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik dari sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hnayan berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya p[ertumbuhn dan pekembangan peserta didik melalui proses pendidikan si sekolah.
Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengfatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancer, tertib dan teratur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut bidang manajemen kesiswaanb sedikitnya memiliki tiga tugas utama ynag harus diperhatikan, yaitu peneriman murid barukegiatan kemajuan belajar serta bimbingan dan pembinaan disiplin.
Keberhasilan, kemajuan dan prestasi belajar para siswa memerlukan data yang otentik, dapat dipercaya dan memiliki keabsahan data. Data ini diperlukan untuk mnegetahui dan mengontrol keberhasilan atau prestasi kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di sekolahnya. Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga sikap kepribadian, serta aspek social emosional, disamping ketrampilan-ketrampilan lain. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab mmeberikan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi memberi bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak yang bermasalah baiak dalam belajar, emosional maupun social sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensimasing-masing. Untuk kepetingan tersebut, diperlukan data yang lengkap tentang peserta didik. Untuk itu di sekolah perlu dilakukan pencatatan dan ketatalaksanaan kesiswaan, dalambentuk buku induk, buku klapper, buku laporan keadaan siswa, buku presensi siswa, buku rapor, daftar kenaikan kelas, bukumutasi dan sebagainya.
4. Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan
Keuangan dan pembiyaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mmepertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.
Dalam penyelengaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keeuangan dan pembiayaan pada suatu sekolaah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baikitu disadari maupun tidak disadrai. Komponen keuangan dan pembiayann ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapatdimanfaatkan secara optimal unutk menunjang tercaoainya tujuan pendixdikan. Hal ini penting terutama dalamrangka MBS, yang memberikan kewenangan padasekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan kepreluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apa lagi dalam kondisi krisis seperti sekarang ini.
Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikleompokkan atastiga sumber, yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentinagn pendidikan; (2) orang tua atau peserta didik; (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan penerimaan keuangan darai orang tua dan masyarakat ditegasskan dalamundang-undang system Pendidikan Nasional 1989 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah,masyarakat, dan orang tua. Adapun dimnesi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.
Biaya rutin adalah biaya ynag ahrusdikeluarkan dari tahun ketahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan misalnya biaya pembelian atau penegembangan tanah pembangunan gedung, perbaikan gedung, penambahan furniture serta biaya atau pengeluaran lain. Dalam rangka implementasi MBS manjaemen komponen keuangan harusdilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan angaran ,penggunaan sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Tugas manajemen keuangan dapat dibagi tiga fase, yaitu financial planing; implementation; and evaluation. Komponen utama manajemen keuangan meliputi (1) prosedur anggaran, (prosedur akuntansi keuangan), (3) ppembelajaran, pergudangan dan prosedur pemerikksaan (4) prosedur inventasi, (5) prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, manajamen keuangan menganut asas pemisaha tugas antara fungsi, otorisator, ordonator dan bendaharawan.
Kepala sekolah sebagai manajer berfungsi sebagai otirisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melkasanakan fungsi bendaharawan karena kewajiban mealkukan pengawasan ke dalam. Bendaharawan disamping mmepunyai fungsi-fungsi bendaaharawan,juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

5. Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan
Saran pedidikan adalah peralatan dan perlengakpana yang secara langsung diperguinakan dan menunjang proses pendidikan,khususnya proses bwelajar mengajar,seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasaran pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung mneunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.manajemen saran dan prasaran pendidikan bertugas mengatur dan menjaga saran dan prasaran pendidikan agara dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya preoses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan,pengawasan, pengadaan, penyimpanan inventarisasi dan penghapusan serta penataan.
Manajmen sarana dan prasaran ynag baik diharapkan dapat mencitakan sekolah ynag bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berdadi sekolah. Disamping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif dan relevan dengan kebutuhan serta adapat dimnfaatkan secara optimal untukkepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar.

6. Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan
7. Manajemen Sarana Dan Prasaran Pendidikan
8. Manajemen Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat
9. Manajemen Layanan Khusus
d. Efektifitas Dan efisiensi manajamen berbasis sekolah
C. Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah
a. Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengembangkan MBS
b. Kepala Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)